Aktivis – Indonesia.Co.Id | JAKARTA — Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) menjadi sorotan. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perusahaan listrik negara tersebut perlu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi krisis energi global, termasuk dampak konflik geopolitik.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Pada Hari Jumat (27/03/2026), Kasihhati menyoroti kondisi keuangan PLN yang mengalami peningkatan utang di tengah penurunan laba.
“Total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Dalam satu tahun terjadi kenaikan Rp56,2 triliun,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa laba bersih PLN menurun dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan.
“Sebagai penyedia listrik nasional, PLN memiliki peran vital. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Kasihhati.
Soroti Indikasi Awal Laporan Keuangan
Kasihhati juga menyampaikan adanya indikasi awal ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Ia menegaskan bahwa hal tersebut masih bersifat indikatif dan perlu ditindaklanjuti melalui audit investigatif oleh pihak berwenang.
“Temuan ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat,” ujarnya.
Desak Evaluasi Dirut PLN
Terkait hal tersebut, Kasihhati mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di tubuh PLN, khususnya pada posisi Direktur Utama.
Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam konteks tanggung jawab atas kinerja perusahaan.
“Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan, maka perlu dilakukan evaluasi secara objektif dan profesional,” tegasnya.
Kasihhati menambahkan, masyarakat sebagai pelanggan tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak apabila terjadi gangguan atau kebijakan yang tidak tepat.
Soroti Komunikasi Publik Pemerintah
Selain itu, ia juga mengkritisi pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat dalam merespons isu energi.
Menurutnya, komunikasi publik pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN maupun Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Konteks
Sejumlah pengamat sebelumnya menyebut sektor kelistrikan nasional menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi infrastruktur hingga dampak dinamika energi global. Di sisi lain, PLN menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Reporter : Redaksi
About The Author
