Aktivis – Indonesia.Co.Id. | Ponorogo Jawa Timur – Pernyataan pejabat dari Rusia bahwa “Islam bukan terorisme, itu narasi politik” menurut saya bukan sekadar komentar diplomatik, tetapi refleksi atas realitas panjang dalam dinamika politik global.
Selama beberapa dekade terakhir, terutama pasca tragedi Serangan Pada Tanggal 11 September 2025, wacana keamanan internasional cenderung membingkai Islam dalam perspektif ancaman. Padahal, reduksi agama menjadi identitas kekerasan adalah simplifikasi yang tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya secara sosial dan politik.
Dalam studi hubungan internasional, konsep “konstruksi musuh” sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kekuatan global membentuk persepsi ancaman demi membenarkan kebijakan keamanan, ekspansi militer, atau legitimasi anggaran pertahanan. Di sinilah stigma terhadap Islam kerap diproduksi dan direproduksi melalui media, kebijakan luar negeri, hingga retorika politik. Pada Hari Selasa 03 Maret 2026.
Saya melihat bahwa pelabelan Islam sebagai terorisme bukanlah persoalan teologis, melainkan politis. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang bisa dilakukan oleh siapa pun dan atas nama ideologi apa pun.
Menggeneralisasi lebih dari satu miliar umat Muslim di dunia sebagai ancaman jelas bertentangan dengan prinsip rasionalitas akademik dan keadilan sosial.
Pernyataan tersebut juga mengingatkan kita bahwa politik global tidak pernah steril dari kepentingan strategis baik dalam konteks aliansi, pengaruh kawasan, maupun industri persenjataan. Isu keamanan sering kali menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memobilisasi opini publik.
Karena itu, diskusi tentang Islam dan terorisme seharusnya diletakkan dalam kerangka ilmiah dan objektif: membedakan antara ajaran agama, praktik sosial, dan tindakan kriminal individu atau kelompok. Dunia membutuhkan pendekatan yang lebih adil dan berbasis data, bukan narasi yang memperdalam polarisasi.
Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli pada keadilan global, saya memandang penting untuk terus mengkritisi bagaimana opini publik dibentuk agar kita tidak terjebak pada stigma yang justru menghambat dialog dan perdamaian.
Reporter : Redaksi
About The Author
