aktivis-indonesia.co.id || Padang,— Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya dengan beban berat berupa krisis lingkungan yang akarnya terbentuk kuat pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selama satu dekade terakhir, arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada percepatan investasi dan eksploitasi sumber daya alam telah meninggalkan jejak kerusakan hutan yang masif dan sistemik.
Penggundulan hutan, alih fungsi lahan, serta pembiaran praktik illegal logging terjadi secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan yang longgar terhadap izin konsesi, lemahnya pengawasan, serta minimnya penindakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan telah menyebabkan hilangnya jutaan hektare hutan alam.
Nilai kerugian negara akibat kerusakan tersebut diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah jika dihitung dari nilai kayu, jasa lingkungan, serta dampak sosial-ekologis jangka panjang.Akibatnya kini dirasakan langsung oleh rakyat. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan ekstrem, gagal panen, hingga meningkatnya angka kemiskinan ekologis menjadi bencana rutin yang terus berulang.
Rakyat kecil menjadi korban, sementara ke diuntungan dari eksploitasi hutan diduga mengalir ke segelintir elite ekonomi dan oknum yang memiliki akses kekuasaan.Kondisi ini menempatkan Presiden Prabowo pada posisi krusial.
Di satu sisi, ia mewarisi sistem dan kebijakan lama yang telah membentuk struktur kerusakan lingkungan. Di sisi lain, ia dituntut untuk menunjukkan keberanian politik dalam melakukan koreksi total terhadap arah pembangunan sebelumnya.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas, pemerintahan baru berisiko menjadi kelanjutan dari kegagalan lama.Kejahatan penggundulan hutan tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang merampas hak hidup rakyat dan generasi masa depan.
Negara wajib menindak tegas seluruh pelaku, termasuk aktor intelektual dan jaringan yang selama ini dilindungi oleh kekuasaan dan kepentingan modal.Momentum transisi kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembongkaran total terhadap mafia kehutanan. Jika tidak, maka kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus dibayangi warisan kerusakan lingkungan dari era sebelumnya, dan rakyat kembali menjadi pihak yang membayar mahal atas kesalahan kebijakan negara.
(penulis : ziqro/editor:ziqro
About The Author
