aktivis-indonesia.co.id || Padang, —
Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kembali menjadi sorotan publik menyusul berbagai kritik dari masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan aktivis lingkungan terkait penanganan bencana, pelayanan publik, serta kebijakan lingkungan hidup di Sumatera Barat.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat secara terbuka menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas bencana banjir dan longsor yang berulang.
WALHI menilai kebijakan pengelolaan lingkungan dan hutan belum berjalan optimal dan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Dalam beberapa pernyataan resminya, WALHI menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah kerusakan ekologis yang terus terjadi.Di sisi lain, pernyataan Gubernur Sumatera Barat yang menyebut faktor cuaca sebagai penyebab utama bencana, dan bukan pembalakan liar, turut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut dinilai sebagian kalangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kerusakan lingkungan yang selama ini dikeluhkan warga di daerah terdampak.Selain isu lingkungan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mencatat tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di wilayah Sumbar. Pengaduan tersebut meliputi dugaan maladministrasi, lambannya pelayanan, serta kurang responsifnya instansi pemerintah terhadap keluhan warga.
Data ini menjadi indikator bahwa kualitas pelayanan publik masih memerlukan pembenahan serius.Kritik juga menguat di ruang publik dan media sosial, khususnya terkait penanganan pascabencana. Sejumlah warga terdampak menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan bantuan, distribusi logistik yang tidak merata, serta minimnya kehadiran pejabat di lokasi bencana pada fase awal kejadian.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan telah mengambil sejumlah langkah, termasuk koordinasi lintas instansi, penyaluran bantuan, serta pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat. Namun berbagai kritik tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat di lapangan.Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam aspek perlindungan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rilis ini disusun sebagai bentuk penyampaian fakta dan kritik publik yang berkembang, berdasarkan pernyataan lembaga resmi, data pengaduan, dan respons masyarakat.
About The Author
