aktivis-indonesia.co.id ||Jakarta,-
Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia mencatat sejumlah temuan faktual di lapangan terkait mandeknya operasional Koperasi Merah Putih (KMP) di berbagai daerah. Meski digagas sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan penguatan ketahanan pangan, implementasinya menunjukkan banyak hambatan serius.
Temuan Faktual Lapangan
1. Banyak KMP belum beroperasi meski sudah terbentuk.Berbagai daerah melaporkan unit koperasi hanya aktif di atas kertas, tanpa kegiatan usaha, tanpa laporan, dan tanpa pengurus yang bergerak.
2. Legalitas tidak lengkap.Banyak KMP belum memiliki SK Badan Hukum, NPWP, hingga rekening koperasi. Tanpa legalitas, akses permodalan dari pemerintah maupun LPDB tidak dapat dilakukan.
3. Ketiadaan modal awal dan fasilitas operasional.Gerai, gudang, dan fasilitas layanan belum tersedia di sebagian besar desa. Rencana pembangunan gerai terkendala lahan dan aturan tata ruang.
4. Pengurus minim pelatihan manajerial dan keuangan.Banyak pengurus belum menguasai pembukuan, manajemen inventaris, hingga pemanfaatan aplikasi koperasi. Akibatnya, koperasi terbentuk tanpa kemampuan menjalankan usaha.
5. Koordinasi antar tingkat pemerintahan lemah.Program provinsi/pusat tidak sinkron dengan kesiapan desa. Laporan desa tidak tersambung dengan rencana anggaran kabupaten maupun kementerian.
6. Tidak adanya audit transparan.Hingga saat ini belum ada evaluasi resmi terkait jumlah unit yang benar-benar berjalan, sehingga masyarakat tidak mengetahui ke mana arah program.
Analisis Fakta Aliansi menilai bahwa ketidakberjalanan Koperasi Merah Putih bukan sekadar persoalan teknis, namun menunjukkan adanya:Kesenjangan perencanaan dan implementasi antara pusat dan daerah.
Kelemahan tata kelola yang mengakibatkan koperasi inkonsisten, tanpa SOP standar.Ketergantungan pada bantuan modal pemerintah, tanpa skema pembiayaan internal yang mandiri.
Minimnya pendampingan jangka panjang sehingga koperasi dibiarkan berjalan sendiri.Program nasional sebesar ini seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat, bukan sekadar simbol administratif.
Sikap AliansiKami mendesak:
1. Audit menyeluruh terhadap seluruh KMP di Indonesia: status legalitas, pengurus, aset, dan progres usaha.
2. Transparansi data dari pemerintah terkait jumlah koperasi yang benar-benar berjalan.
3. Pendampingan manajemen oleh dinas koperasi dan lembaga terkait.
4. Penyederhanaan syarat pencairan modal agar koperasi dapat segera beroperasi.
5. Penyediaan lahan dan fasilitas yang layak melalui koordinasi lintas pemerintah daerah.Koperasi bukan sekadar logo dan peresmian.
Ia adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika dibiarkan terhenti, maka harapan masyarakat akan kesejahteraan hanya menjadi janji kosong.
Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia tetap berkomitmen mengawal kebijakan pro-rakyat dan mengungkap fakta di lapangan tanpa kompromi. Kami membuka kanal laporan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan kondisi Koperasi Merah Putih di daerah masing-masing.
About The Author
