Jakarta, Aktivis-Indonesia.co.id — Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) menegaskan pentingnya refleksi mendalam terhadap wajah penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai cermin keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Selasa (7/4/2026)
Ketua Umum FRJRI, El Koko Hariyono, SH dalam pernyataannya menyampaikan sebuah analogi filosofis yang menggugah kesadaran publik:
“Hukum itu seperti jaring laba-laba. Ketika makhluk kecil menyentuhnya, ia akan terjerat dan tak berdaya. Namun, ketika makhluk besar menerobos, jaring itu kerap koyak dan gagal menahan.”
Menurutnya, analogi tersebut bukan sekadar retorika, melainkan refleksi atas realitas yang kerap dirasakan masyarakat. Dalam perspektif Ilmu Hukum, hukum idealnya bersifat imparsial—tidak memandang status sosial, kekuasaan, maupun kekuatan ekonomi. Namun dalam praktik, tantangan struktural masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan yang merata.
FRJRI menilai bahwa keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai produk turunan dalam sistem Hukum Tata Negara telah secara tegas menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Akan tetapi, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan integritas, keberanian, serta komitmen dari seluruh elemen penegak hukum dan aparatur pemerintahan.
Lebih lanjut, FRJRI menekankan bahwa dalam kerangka Ilmu Pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif. Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kerap menjadi korban ketimpangan.
“Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci. Ketika publik memahami hak dan kewajibannya, maka kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan akan semakin kuat,” lanjut El Koko Hariyono.
FRJRI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif—untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan berperikemanusiaan.
“Hukum yang kuat bukanlah hukum yang menjerat yang lemah, tetapi hukum yang mampu berdiri tegak di hadapan yang kuat.”
Sebagai bagian dari fungsi pers, FRJRI menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan jurnalisme yang berintegritas, edukatif, dan berpihak pada kebenaran, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia, tutupnya El Koko Hariyono (*)
About The Author
