Jakarta, Aktivis-Indonesia.co.id — Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meninjau kembali kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait biaya ekspor yang dinilai masih membebani pelaku usaha nasional di tengah situasi geopolitik global yang tidak stabil.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, kerja sama bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat pada prinsipnya merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas hubungan ekonomi internasional. Namun, di tengah situasi konflik global yang melibatkan sejumlah negara, kebijakan perdagangan dan biaya ekspor perlu disesuaikan agar tidak memberatkan pelaku usaha dalam negeri.
“Kerja sama RI–AS tentu baik untuk menjaga berbagai kemungkinan terburuk di tengah situasi perang global. Namun, biaya ekspor dari Indonesia seharusnya dapat diberikan keringanan atau bahkan kebijakan khusus. Jangan sampai pengusaha kita tetap menanggung beban biaya yang tinggi,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian global yang tertekan akibat konflik bersenjata yang melibatkan beberapa negara, termasuk meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap jalur perdagangan internasional, terutama pada sektor ekspor dan impor.
Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut menekan nilai tukar rupiah. Per 8 Maret 2026, nilai tukar dolar AS tercatat berada di kisaran Rp16.939,90 per dolar, yang dinilai semakin memperberat aktivitas perdagangan internasional bagi pelaku usaha Indonesia.
Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya biaya logistik, baik melalui jalur laut maupun udara. Beberapa perusahaan di kawasan Timur Tengah dan Eropa bahkan dilaporkan mengurangi aktivitas operasional atau meliburkan sebagian kegiatan usaha akibat ketidakstabilan ekonomi global.
“Situasi yang tidak stabil ini membuat banyak pengusaha Indonesia berada dalam kondisi menunggu dan tidak dapat menjalankan kegiatan bisnis secara normal. Jalur perdagangan internasional seperti mengalami ‘mati suri’,” jelasnya.
Prof. Sutan Nasomal juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, termasuk penyesuaian pajak perdagangan internasional. Ia mencontohkan sejumlah negara tetangga yang mulai menurunkan tarif pajak guna menjaga keberlangsungan industri dan perdagangan di tengah tekanan ekonomi global.
Menurutnya, kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah dapat membantu pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM, agar tetap mampu bertahan dan menjaga roda perekonomian nasional.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan strategis masyarakat yang sebagian masih bergantung pada pasokan impor, seperti energi, bahan bakar minyak (BBM), gas, obat-obatan, serta peralatan medis.
“Pemerintah perlu memastikan pasokan kebutuhan strategis tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri. Kemitraan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memantau secara langsung perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar yang mulai menunjukkan tren kenaikan.
Menurutnya, stabilitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga dukungan yang kuat terhadap pelaku usaha menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sehat.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Pidana Internasional & Ekonom
Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia
Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
Penulis:
Imron R. Sadewo / Tim Redaksi
About The Author
