
Aktivis-Indonesia.Co.Id. | Lombok Barat — Pakar hukum dan ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., Ph.D, menyoroti struktur investasi Pemerintah Daerah Lombok Barat pada PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) yang dinilai belum memberikan imbal hasil optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Hari Minggu 01 Maret 2026.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan internasional melalui sambungan telepon dari Cijantung, Jakarta, Minggu (1/3/2026), Prof. Sutan menyebut adanya indikasi ketidakseimbangan antara besaran modal yang disuntikkan dengan dividen yang diterima daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, akumulasi penyertaan modal Pemda Lombok Barat periode 2010–2024 mencapai Rp191 miliar. Pada 2024, terjadi penambahan modal sebesar Rp53 miliar, meningkat dari sebelumnya Rp138 miliar. Selain itu, pada 2022 PT AMGM juga memperoleh pinjaman perbankan sebesar Rp118,8 miliar dari Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 23 Desember 2022.
Dengan kepemilikan saham sebesar 62,42 persen, Pemda Lombok Barat tercatat sebagai pemegang saham pengendali.
Pertumbuhan Dividen Dinilai Stagnan
Prof. Sutan mengungkapkan bahwa proyeksi dividen tahun 2025 diperkirakan hanya naik Rp1 miliar, dari Rp10 miliar menjadi Rp11 miliar. Menurutnya, tambahan modal Rp53 miliar pada 2024 yang hanya menghasilkan kenaikan dividen Rp1 miliar mencerminkan tingkat imbal hasil yang relatif rendah.
“Secara matematis, tambahan modal tersebut hanya menghasilkan sekitar 1,8 persen dari nilai tambahan investasi. Ini menjadi catatan penting dalam evaluasi manajemen investasi daerah,” ujarnya.
Ia membandingkan, apabila dana Rp191 miliar ditempatkan pada instrumen deposito dengan bunga rata-rata 5 persen per tahun, potensi pendapatan pasif dapat mencapai sekitar Rp9,5 miliar tanpa risiko operasional.
“Artinya, perusahaan daerah dengan aset besar dan pangsa pasar strategis seharusnya mampu memberikan nilai tambah yang lebih signifikan dibandingkan instrumen pasif,” tambahnya.
Perlunya Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Menurut Prof. Sutan, dengan total kekuatan finansial (modal dan utang) yang mendekati Rp310 miliar, PT AMGM secara teori memiliki kapasitas untuk mencatat pertumbuhan laba lebih tinggi. Jika tidak terjadi peningkatan signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya dan efektivitas operasional.
Dalam analisisnya, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih dalam, antara lain:
1. Efisiensi penggunaan tambahan modal dan pinjaman.
2. Struktur beban operasional dan penyusutan aset.
3. Efektivitas investasi infrastruktur terhadap peningkatan pelanggan dan pendapatan.
Ia menekankan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas, Pemda Lombok Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ketat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas manajemen.
“Langkah audit independen menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dorongan Transparansi demi Kepentingan Publik
Prof. Sutan juga mendorong DPRD dan Dewan Pengawas perusahaan untuk aktif melakukan fungsi kontrol. Menurutnya, selisih potensi manfaat yang belum optimal tersebut seharusnya dapat dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, maupun layanan kesehatan masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa investasi daerah harus berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), transparansi, serta kebermanfaatan nyata bagi rakyat.
Narasumber :
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., Ph.D,
Pakar Hukum Dan Ekonomi
Reporter : Imron R. Sadewo Humas Redaksi

