Aktivis-indonesia.co.id ||Medan — Pemerintah menempatkan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera sebagai salah satu prioritas utama nasional. Presiden Republik Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana(15/01/26)
Pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah agar pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa.
Dalam rangka menghimpun kondisi riil di lapangan, pemerintah telah mengumpulkan berbagai permasalahan serta aspirasi dari para kepala daerah terkait penanganan pascabencana. Forum koordinasi telah dilaksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan dilanjutkan dengan pertemuan Forkopimda Sumatera Utara yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melaporkan bahwa kondisi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara menunjukkan progres pemulihan yang beragam. Namun secara umum, aktivitas pemerintahan di sejumlah daerah telah berangsur normal, sementara beberapa wilayah di tingkat desa masih memerlukan penanganan lanjutan secara maksimal.
Indikator pemulihan pascabencana meliputi kembali berfungsinya pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta mulai bergeraknya kembali aktivitas perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah titik dan laporan kepala daerah se-Sumatera Utara, pemulihan di berbagai sektor terus menunjukkan perkembangan positif.
Meski demikian, kerusakan akses dan ruas jalan di sejumlah daerah masih menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, permasalahan sedimentasi di beberapa sungai akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi guna mencegah risiko bencana lanjutan.
Pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja sama dalam percepatan perbaikan infrastruktur dan pemulihan akses vital bagi masyarakat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan menyeluruh serta mendukung kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
(pewarta : ziqro)
About The Author
