aktivis-indonesia.co.id ||Padang — Media Aktivis Indonesia menyoroti serius kondisi pendangkalan sejumlah sungai di Kota Padang yang hingga kini dinilai belum mendapat penanganan optimal.(05/01/26)
Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu fungsi aliran sungai, namun juga meningkatkan risiko banjir berulang, terutama pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan masyarakat, pendangkalan sungai terjadi akibat sedimentasi, material kayu, lumpur, serta sampah yang terbawa arus dan tidak ditangani secara menyeluruh. Ironisnya, kondisi ini masih dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, padahal sungai merupakan urat nadi utama pengendalian banjir di Kota Padang.
Media Aktivis Indonesia mempertanyakan peran dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir.
“Pendangkalan sungai bukan persoalan baru. Ini masalah klasik yang berulang setiap pasca bencana.
Jika tidak ditangani secara serius, maka banjir hanyalah soal menunggu waktu,” tegas Media Aktivis Indonesia dalam pernyataannya.
Selain PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang juga dinilai kurang maksimal dalam bersinergi, khususnya pada aspek pemulihan lingkungan pasca bencana.
Penanganan sampah, sedimentasi, dan degradasi ekosistem sungai belum terlihat sebagai langkah terintegrasi dan berkelanjutan.
Media Aktivis Indonesia menilai lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru memperparah dampak bencana bagi masyarakat.
Padahal, pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya bersifat darurat, melainkan harus dibarengi dengan mitigasi jangka panjang dan tata kelola lingkungan yang serius.
Atas kondisi tersebut, Media Aktivis Indonesia mendesak:
PUPR Kota Padang segera melakukan normalisasi dan pengerukan sungai secara menyeluruh dan berkala.
DLH Kota Padang meningkatkan peran aktif dalam pemulihan lingkungan sungai, termasuk pengendalian sampah dan sedimentasi.
Pemerintah Kota Padang membuka informasi dan progres penanganan secara transparan kepada publik.
Dilakukan sinergi lintas OPD dan pemerintah pusat agar penanganan sungai tidak bersifat parsial dan seremonial.
Media Aktivis Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial, demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kota Padang.
(*Ziqro)
About The Author
