Aktivis-indonesia.co.id || Jakarta,-
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemy, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumatera Barat berkomitmen memastikan masyarakat dapat memantau secara langsung setiap program, anggaran, dan hasil kerja pemerintah tanpa hambatan.Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Vasco Rusemy menyebut bahwa Sumatera Barat saat ini menjadi salah satu provinsi yang paling progresif dalam penerapan transparansi, ditandai dengan kebijakan-kebijakan berikut:
1. Akses terbuka dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk APBD, KUA-PPAS, dan RKPD.
2. Penyampaian laporan realisasi program dan kegiatan secara periodik melalui kanal resmi pemerintah.
3. Transparansi pengadaan barang dan jasa melalui sistem digital yang dapat dipantau publik secara real time.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang dapat diakses masyarakat.
5. Ruang partisipasi publik dalam penilaian dan pengawasan pelaksanaan program daerah.Wakil Gubernur menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar tuntutan regulasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.(21/11/25)
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus bisa ditelusuri publik. Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah, bagaimana anggaran digunakan, dan apa hasilnya. Itulah standar yang kita bangun di Sumatera Barat,” tegas Vasco Rusemy.Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sistem keterbukaan informasi agar integritas pemerintahan terjaga dan marwah Sumatera Barat dapat tampil baik, tidak hanya secara nasional, tetapi juga dalam forum-forum internasional.
[Reporter : ziqro ]
About The Author
