Aktivis-indonesia.co.id||Padang — Media Aktivis Indonesia. Kelangkaan solar bersubsidi yang kembali terjadi di berbagai daerah di Sumatera Barat menuai kritik keras dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis kontrol publik. Mereka menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan antrean di SPBU, tetapi telah berubah menjadi bumerang ekonomi yang membuat harga pangan semakin meroket dan sulit dikembalikan ke titik normal.
Solar Langka, Logistik Tersendat
Laporan lapangan menunjukkan antrean truk dan kendaraan niaga di sejumlah SPBU masih terjadi. Sopir mengeluhkan keterlambatan pasokan yang membuat aktivitas distribusi barang tersendat. Akibatnya, biaya operasional meningkat dan waktu pengiriman bahan pangan menjadi jauh lebih lama.
“Kalau distribusi terganggu, jangan heran harga pangan makin naik. Begitu naik, sangat sulit dikembalikan,” ujar salah seorang aktivis pengawas kebijakan energi di Sumbar.
Dugaan Lansir & Penyimpangan Kuota Menguat
Aktivis juga menyoroti indikasi praktik lansir solar subsidi, penjualan ilegal, serta permainan oknum dalam rantai distribusi. Kelompok pengawas kebijakan menyebut bahwa kelangkaan yang berulang hampir selalu diikuti pola yang sama: munculnya aktor-aktor yang diduga memainkan suplai solar demi keuntungan tertentu.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut praktik penimbunan, penyimpangan kuota, dan kemungkinan keterlibatan mafia BBM yang memperparah situasi.
Pukulan Berat bagi Nelayan, Petani, dan Pengusaha Angkutan
Kelangkaan solar paling dirasakan oleh sektor yang sangat bergantung pada BBM subsidi:
nelayan,
petani,
UMKM transportasi,
distributor komoditas pangan.
Ketika solar sulit didapat, biaya produksi dan logistik naik berlipat. Tekanan biaya ini kemudian diteruskan ke harga jual pangan. Inilah yang membuat aktivis menilai kelangkaan solar sedang menjadi “pemicu inflasi pangan yang tidak bisa dipadamkan cepat”.
Aktivis Desak Pemerintah Bertindak Tegas
Media Aktivis Indonesia mencatat sedikitnya empat tuntutan utama kelompok aktivis:
- Perbaikan dan percepatan distribusi solar ke seluruh SPBU, terutama daerah pesisir dan pedalaman.
- Transparansi kuota dan aliran distribusi solar subsidi agar publik dapat ikut mengawasi.
- Penindakan tegas terhadap pelaku lansir, penimbunan, dan penyalahgunaan BBM subsidi.
- Kebijakan stabilisasi pangan untuk menahan efek domino kelangkaan solar terhadap harga-harga kebutuhan pokok.
Bumerang Ekonomi yang Harus Diantisipasi
Aktivis memperingatkan bahwa jika kelangkaan solar terus berlanjut, Sumatera Barat berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang berkepanjangan, menurunnya daya beli, dan tergerusnya pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Solar langka bukan cuma soal antrean. Ini ancaman terhadap stabilitas ekonomi daerah,” tegas salah satu aktivis”
About The Author
