
Aktivis-Indonesia.Co.Id. | Kabupaten Pandegelang Banten – Tim investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) turun langsung ke wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk melakukan penelusuran lapangan terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Dalam investigasi di sejumlah desa seperti Kutakarang, Cikiruh, Kiarajangkung, Kiarapayung, dan Sindangkerta, tim GWI menemukan ruas jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Cibitung menuju Kecamatan Cikeusik dan Cimanggu dalam kondisi memprihatinkan.
“Sepanjang jalan yang kami lalui, nyaris tidak ditemukan bekas aspal atau rabat beton. Yang tampak hanya tanah merah dan bongkahan batu alam,” ungkap salah satu anggota tim GWI di lokasi.
Kondisi ini membuat akses antarwilayah menjadi sulit, terutama saat musim hujan. Padahal, jalur tersebut merupakan penghubung vital antara desa-desa di Cibitung dan kawasan perbatasan selatan Pandeglang.
Adapun Kecamatan Cibitung sendiri memiliki 10 desa, yakni Cikadu, Cikalong, Manglid, Malangnengah, Cikiruh, Kutakarang, Kiarajangkung, Kiarapayung, Sindangkerta, dan Citeluk. Dari sepuluh desa itu, setidaknya tujuh di antaranya masih memiliki akses jalan yang jauh dari standar layak.
Kepala Desa Kutakarang, Tedi Kusnadi, menuturkan bahwa masyarakat sudah lama menunggu perhatian pemerintah terhadap perbaikan jalan di wilayahnya.
“Jalan ini sudah puluhan tahun belum pernah tersentuh pembangunan berarti. Kami berharap pemerintah kabupaten benar-benar turun tangan karena ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi warga dan distribusi hasil pertanian,” ujar Tedi kepada Global Expose TV Pandeglang, Pada Hari $enin (06/10/2025).
Tim investigasi GWI menilai, persoalan infrastruktur ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali rencana pemekaran wilayah Kabupaten Pandeglang yang telah lama diwacanakan.
“Pandeglang memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya. Jika pemekaran dilakukan secara serius, pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan akan jauh lebih cepat,” kata Ketua Tim Investigasi GWI, Edi Junaedi.
Ia menambahkan, GWI akan menyusun rekomendasi hasil investigasi untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat agar rencana pemekaran Pandeglang segera mendapatkan perhatian lebih konkret. “Harapan kami, isu pemekaran ini tidak berhenti sebagai wacana tahunan. Masyarakat sudah menunggu perubahan nyata, bukan hanya janji,” ujar Edi menegaskan.
Masyarakat di wilayah selatan Pandeglang pun berharap agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang sudah lama rusak dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.
Reporter : Redaksi

